N7W megelak tuduhan Palak kepada Pemerintah
Heboh kisruhnya keikutsertaan Pulau Komodo di ajang New 7 Wonder (N7W) pimpinan Bernard Weber makin meruncing. M Jusuf Kalla (JK) selaku Duta Komodo menggelar konferensi pers di gedung PMI Pusat Jakarta, Jum’at (4/11). Dia bermaksud menunjukkan keabsahan yang disebut Dubes Indonesia di Swiss Djoko Susilo sebagai yayasan bodong.
JK juga menghadirkan Jean Paul de la Fuente yang diperkenalkan sebagai business development N7W. Sayang, bukan orangnya yang datang. Melainkan, hanya dengan teleconference via Skype. JK makin tidak menggubris temuan Djoko Susilo di Swiss.
Itu ditunjukkannya dengan memasang slide tokoh-tokoh dunia pendukung program N7W 2007 lalu di layar proyektor. Begitu juga sebuah sertifikat yang menunjukkan bahwa yayasan itu diakui oleh pemerintah Swiss juga ditampilkan.
“Drama pengakuan” dimulai Jean dengan menanggapi berbagai pertanyaan media mengenai kantornya. Dia mengakui jika yayasan tersebut beralamatkan museum di Bern, Swiss. Namun, untuk bisa mendapati kantor yang sesungguhnya tidak sembarangan. “Kalau mau ketemu, harus janjian dahulu. Tidak bisa asal datang,” ujarnya.
Itulah mengapa, menurut Jean Paul wajar jika rombongan pemerintah Indonesia tidak berhasil menemuinya saat itu. Argumen harus buat janji untuk bisa bertemunya dijadikan untuk menampik tudingan bahwa alamat kantornya tidak jelas. “Alamat kami jelas, teregister dan tidak palsu,” imbuhnya.
Seperti diberitakan, saat rombongan pemerintah dan Dubes mencari alamat yayasan N7W di Hoeschgasse 8, PO Box 1212, 8008 Zurich, ternyata alamat itu tidak pernah ada. Yang ada, Hoeschgasse 8, PO Box 1212, 8034 Zurich. Namun, mereka hanya menemukan sebuah museum tanpa embel-embel N7W.
Pengakuan berikutnya berlanjut pada kenapa pihaknya mendepak Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (sekarang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, red). Dia mengatakan itu karena pemerintah dianggap telah mengancam kampanye N7W. “Very boring discussion and Difficult decision (Diskusi yang membosankan dan keputusan yang sulit,” tandasnya.
Dia juga menyebut Jero Wacik selaku Menbudpar saat itu dianggap tidak bertingkah laku seperti kepentingan N7W. Bahkan, Jean Paul berani menghakimi pemerintah yang dianggapnya tidak mendukung keberadaan komodo sendiri. Namun, dia mengaku tidak menyesali keputusan tersebut dan menyebut sebagai tindakan tepat.
Dia sebenarnya heran juga kenapa pemerintah Indonesia yang dahulu dekat dengannya kini balik menyerang yayasannya. Padahal, di participan agreement ada pasal yang mengatakan peserta harus melindungi kampanye N7W. Versi Jean Paul, pemerintah telah sepakat akan pasal itu.
“We believe you (kami percaya anda), harusnya itu yang dilakukan. Tetapi ternyata tidak,” katanya. Saat disinggung tentang uang yang konon kabarnya diminta yayasan N7W senilai Rp 450 miliar, Jean Paul menanggapi santai. Dia mengatakan jika pihaknya tidak pernah meminta pemerintah bayar apapun.
Yang ada, lanjutnya, meminta sektor swasta untuk menggarap malam deklarasi pemenang N7W. Dia juga menerangkan jika komunikasi selama dua tahun sejak didaftarkannya Komodo dan dua nominasi lainnya yakni Anak Gunung Krakatau dan Danau Toba 2008 lalu, pemerintah menyatakan minatnya untuk menjadi tuan rumah.
Dia juga mengaku pernah dikenalkan dengan beberapa perusahaan swasta yang akan melakukan lelang. Jean yang saat itu mengenakan kemeja putih itu mengatakan jika pada pertemuan itu hanya menerangkan apa yang perlu untuk malam deklarasi. “Of course not. We never ask USD 40 milion (Tentu saja tidak. Kami tidak pernah meminta USD 40 juta),” tegasnya.
Entah bermaksud menyindir atau apa. Jean Paul lantas menyebut ada dua tipe politisi yang dia tahu dari Indonesia. Yakni, politisi yang hanya bicara dan politisi yang bicara dan bertindak. Ujung-ujungnya, dia menyebut JK termasuk politisi tipe kedua yang dia kagumi.
Tidak hanya itu, dia juga mengatakan jika yayasannya anti terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari uang negara. N7W hanya “menghalalkan” anggaran yang bersumber dari swasta atau yang dia sebut private sector. Termasuk konsorsium yang memiliki perhatian terhadap Komodo.
Satu hal yang dia tekankan. Tanpa menyebut alasan detail, dia mengatakan jika N7W saat ini sudah berubah strateginya. Tidak lagi mencari host malam deklarasi karena tidak ada peringkat pemenang dalam kontes buatannya. “Kalau Komodo menang, saya harap ada perayaan sendiri di Indonesia,” jelasnya.
Saat disinggung apakah pemenang N7W dilakukan secara transparan, Jean Paul meyakinkan hal itu. Namun, dia mengatakan jika 11 Oktober nanti hanya akan disampaikan pemenang sementara. Dia beralasan tidak bisa menyebutkan pemenang pasti karena jumlah SMS, serta voting melalui website dan email sangat banyak.
Sebelum konferensi pers berakhir, JK menegaskan jika keterlibatannya tidak ada hubungan dengan pemilihan presiden 2014. Ketua PMI itu lantas menyebut jika dirinya adalah orang lama yang pamornya lebih tinggi ketimbang Komodo. Aneh jika dirinya menumpang hewan purba itu untuk menaikan pamor. “Masa semua harus dikaitkan dengan politis,” ucapnya.
Disamping itu, dia juga menegaskan pentingnya Komodo memenangkan kompetisi N7W. Sebab, penetapan Komodo sebagai warisan budaya dinilai tidak efektif lantaran kampanyenya tidak massif. Apalagi, data yang dia miliki menyebutkan jika wisatawan ke Taman Nasional Komodo (TNK) hanya 50 orang per hari, beda jauh dengan Bali, yang mampu menyedot 6 ribu pengunjung per hari.
Ditemui terpisah, Wakil Menteri Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar mengatakan heran dengan pernyataan Jean Paul. Memang, tidak semua statement wakil N7W itu ditampiknya. Tetapi, ada beberapa yang tidak benar dan dia merasa perlu diluruskan. Terutama masalah ada tidaknya uang dalam perhelatan itu.
Dia lantas menunjukkan surat tertanggal 30 Maret 2010. Dalam surat yang ditandatangani oleh Joanna Trobe selaku Direktur N7W itu, menunjukkan besaran uang yang harus dibayar kalau berminat menjadi host. Yakni, License Fee dilelang mulai USD 7 juta (sekitar Rp 70 miliar), biaya dekorasi indoor USD 2 – 3 juta (sekitar Rp 30 miliar) dan outdoor USD 10 – 20 juta (sekitar Rp 200 miliar).
Biaya paling mahal adalah produksi even tersebut karena berkisar antara USD 25 – 30 juta (sekitar 300 miliar) untuk indoor, dan outdoor menembus angka USD 40 – 45 juta atau sekitar Rp 450 miliar saat itu.
Nah, perasaan di palak oleh yayasan milik Mark Weber itu muncul pada surat tertanggal 6 Desember 2010. Di surat yang ditandatangani Jean Paul dengan status direktur, dia lantas menyebut Indonesia sudah terpilih jadi host. Bahkan, pemerintah ditodong untuk membayar USD 10 juta atau sekitar Rp 100 juta hanya untuk license fee. “Padahal, sebelumnya license fee hanya USD 7 juta,” kata Sapta.
Biaya license fee itu, katanya digunakan untuk sarana promosi Komodo. Kalau tidak membayar license, maka setiap promosi hewan tersebut dilarang mencantumkan embel-embel N7W. Sesuai yang disebutkan Jean Paul dalam suratnya, uang Rp 100 miliar itu boleh untuk promosi nasional, merk, dan reputasi di dunia.
Nah, pemerintah mundur karena tidak mampu membayar uang sebanyak itu. Apalagi, dengan anggaran untuk produksi even bisa-bisa minimal biaya yang harus disiapkan mencapai Rp 500 miliar. Di samping itu, dia merasa proses lelang belum jalan dan tiba-tiba Indonesia ditentukan sebagai pemenang.
Masalah berlanjut pada surat 29 Desember 2010 dengan tanda tangan Jean Paul juga. Yayasan N7W tiba-tiba mengancam pemerintah kalau tidak segera membayar license fee maka Komodo akan dieliminasi dan diganti peserta lain. Bahasa yang digunakan dalam surat oleh Jean Paul pun menyatakan dengan tegas, this means the elimination of Komodo.
Sapta mengatakan, itulah yang mematik reaksi pemerintah karena merasa dilecehkan oleh pihak asing. Permintaan N7W disebutnya aneh, karena kalau pun menyanggupi besaran biaya, tidak mungkin dana bisa dicairkan dalam kurun waktu tiga minggu sejak surat pertama 6 Desember 2010. “Harus lewat persetujuan pihak DPR dan keputusan lainnya. Jadi, tidak bisa asal minta begitu saja,” serunya.
Dari data tersebut, sudah jelas bahwa N7W memita sesuatu kepada pemerintah. Tetapi, entah kenapa saat konferensi pers bersama JK, Jean Paul menyangkal hal itu. Meski demikian, Sapta memastikan tanpa disokong N7W, pemerintah mampu mempromosikan TNK ke pentas internasional.
0 Response to "N7W megelak tuduhan Palak kepada Pemerintah"
Post a Comment